Pemkot Cilegon Didesak Tutup Tempat Hiburan Malam JLS

CILEGON, BANTENINSIGHT.CO.ID – Masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Bersama Anti Kemaksiatan (GEBRAK) mendesak Pemerintah Kota Cilegon menutup tempat hiburan malam yang ada di sepanjang Jalan Lingkar Selatan (JLS).

Bacaan Lainnya

“Karena Itu sudah permintaan umat yang sudah luar biasa, dan itu semua bukti keinginan masyarakat. Penutupan tempat hiburan tempat hiburan malam ini juga didukung oleh ribuan masyarakat, sebanyam 2.846 orang yang telah menandatangani petisi persetujuan penutupan tempat tersebut,” ujar Ketua Gebrak Hafidin disela-sela melakukan audiensi dengan perwakilan Pemkot Cilegon di ruang rapat Staf Ahli Walikota Cilegon, Selasa (6/10).

Audiensi perwakilan GEBRAK diterima oleh Asda II Kota Cilegon Tb Dikrie Maulawardhana, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Bukhori, Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Aziz Setia Ade Putra, Kepala Satpol PP Kota Cilegon Juhadi M Syukur, Kepala Inspektorat Epud Syaepudin, dan dua Staf Ahli Ujang Iing dan Syafrudin.

Pihaknya juga meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon menutup tempat hiburan tersebut paling lambat selama 30 hari terhitung sejak pertemuan antara perwakilan GEBRAK dengan Pemkot Cilegon.

Hafidin melanjutkan, dari sisi regulasi tidak ada aturan yang mendukung adanya aktifitas hiburan malam di JLS.

“Karena selama ini izin yang dikeluarkan pun merupakan izin restoran atau tempat makan, bukan tempat hiburan malam. Makanya kita minta tempat hiburan di sepanjang JLS ditutup,” katanya.

Hafidin mengaku, peringatan dari masyarakat tidak main-main. Aksi massa akan dilakukan jika pemerintah tidak mengabulkan permintaan masyarakat.

Sementara itu, Asda II Kota Cilegon Tb Dikrie Maulawardhana menjelaskan, aspirasi tentang maraknya tempat hiburan malam di JLS akan ditindaklanjuti pemerintah.

“Satpol PP akan menyusun agenda tindakan apa saja yang akan dilakukan. Kami menunggu schedule dan langkah-langkah yang disusun Satpol PP segera,” kata Dikrie.

Disamping itu, langkah prosedural akan dilakukan. Jika tempat tersebut tidak mengantongi izin maka akan dilakukan penutupan selamanya karena itu dianggap ilegal.

Terkait wilayah Kabupaten Serang, Dikrie mengaku Pemkot Cilegon akan membangun koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang. (Fikram)

Pos terkait