Diduga Langgar K3, SAHID Minta Peristiwa Proyek Kanal Banten Lama Diselidiki

  • Whatsapp

SERANG, BANTENINSIGHT.CO.ID – Pasca peristiwa tenggelamnya tiga orang anak pada proyek revitalisasi kanal Banten Lama lingkungan Kebalen, Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen, Jumat (4/6). Peristiwa yang menelan nyawa tiga orang anak tersebut diduga ada pelanggaran K3.

Organisasi non pemerintah (Ornop) Saung Hijau Indonesia (SAHID) yang konsen terhadap penerapan K3 di Banten meminta agar pihak terkait seperti Kepolisian dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten untuk melakukan penyelidikan guna mengindari kecelakaan kerja bidang konstrusi tidak terulang kembali.

Direktur SAHID Wilda Fajar Gusti Ayu mengatakan kecelakaan kejar pada Revitalisasi Banten lama sudah kerap terjadi. Kata dia, sebelumnya kecelakaan juga terjadi pada proyek pengerjaan terminal Banten Lama, dua orang anak tenggelam dalam dan meninggal dunia di area pekerjaan kontruksi tersebut.

“Kecelakaan proyek ini berpotensi menjadi masalah pidana bila terbukti ada unsur kelalaian,” ujarnya kepada wartawan melalui sambungan telephone, Kamis (10/6).

Menurutnya, peristiwa yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang tersebut, karena adanya kelalaian penerapan K3 pada pelaksanaan proyek, sesuai dengan amanah UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, tepatnya pada pasal 59 yang mengatur bahwa dalam setiap penyelenggaraan jasa konstruksi, pengguna jasa dan penyedia jasa wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan.

“Setiap proses pengerjaan kontruksi wajib menerapkan dan melakukan manajamen K3, seperti memasang tanda bahaya, membatasi area kerja, memberikan APD kepada pekerja, memasang rambu rambu K3,” ujarnya.

Lanjutnya, kejadian pada proyek Kanal Banten lama terdapat pelanggaran K3 yang dilakukan oleh penyedia jasa kontruksi. Hal itu, dibuktikan dengan minimnya rambu-rambu K3 di area pengerjaan proyek tersebut.

“Minimnya rambu-rambu K3 di area pekerjaan dan tidak tertutupnya area wilayah pekerjaan, yang mengakibatkan masyarakat umum bisa leluasa keluar masuk kedalam area proyek,” ujarnya.

Menurutnya, berdasarkan Permenaker No 03/MEN/98, diterangkan bahwa setiap terjadi kecelakaan kerja pada area kerja, penanggung jawab pekerjaan wajib melaporkan kepada Kemenaker di wilayah area pekerja.

Sementara pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 359, dijelaskan soal kelalaian yang bisa menyebabkan kematian orang lain. Dalam aturan itu, disebutkan bahwa siapa pun yang karena kesalahannya menyebabkan kematian orang lain, maka bisa dihukum penjara paling lama lima tahun

.

“Selain pasal 359, ada pasal 201 KUHP yang mengatur soal rusaknya bangunan yang menyebutkan bahwa seseorang dapat dipidana penjara 4 bulan 2 minggu, jika karena kesalahannya menyebabkan gedung atau bangunan dihancurkan,” tuturnya.

Selain KUHP, Wilda menuturkan dalam pasal 60 UU Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pengganti UU 18/1999, disebutkan penyelenggaraan jasa konstruksi yang tidak memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan, pengguna jasa atau penyedia jasa, dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap kegagalan bangunan.

Oleh karena itu, ia meminta agar pihak berwenang melakukan penyelidikan terhadap peristiwa meniggalnya tiga orang anak pada proyek Kanal Banten Lama agar pristiwa naas tersebut tidak terulang kembali.

“Perlu adanya investigasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti pihak Kepolisian dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten, agar kejadian kecelakan kerja pada  bidang jasa kontruksi tidak terjadi kembali,” pungkasnya. (Fikram)

Pos terkait