DJS Kesehatan Capai Surplus Rp38,76 Triliun

  • Whatsapp
Tangkapan Layar Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, saat acara Publik Expose Pengelolaan Program dan Keuangan BPJS Kesehatan tahun 2021 pada Selasa (5/7/2022). (FOTO: BPJS Kesehatan)

JAKARTA, BANTENINSIGHT.CO.ID – Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyampaikan, aset bersih Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan per 31 Desember 2021 dalam kondisi surplus yakni mencapai Rp38,76 triliun.

“Tahun 2021, kita bersyukur atas dukungan semua pihak aset bersih DJS Kesehatan mencapai Rp38,76 triliun,” ujar Ghufron pada acara Publik Expose Pengelolaan Program dan Keuangan BPJS Kesehatan tahun 2021 yang diselenggarakan secara online melalui kanal youtube BPJS Kesehatan dan zoom, dan secara offline di Jakarta pada Selasa (5/7/2022).

Bacaan Lainnya

Ghufron mengungkapkan tahun 2021 ini pertama kali dalam sejarahnya BPJS menjadi positif atau surplus semenjak JKN-KIS diterapkan.

“Kondisi aset bersih DJS Kesehatan pada 2019 mengalami defisit Rp51 triliun, pada 2020 cashflow mulai positif tapi aset bersihnya masih defisit Rp5,69 trilun,” ungkapnya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2015, pasal 37 ayat 1 yang menyatakan bahwa kesehatan keuangan aset DJS diukur berdasarkan aset bersih DJS dengan ketentuan paling sedikit harus mencukupi estimasi pembayaran klaim untuk 1,5 bulan ke depan, dan paling banyak sebesar estimasi pembayaran klaim untuk 6 bulan ke depan.

“Kondisi keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS) kesehatan per 31 Desember 2021 telah sesuai ketentuan, yaitu telah mencukupi 5,15 bulan estimasi pembayaran klaim ke depan, berdasarkan rata-rata klaim bulanan selama 12 tahun terakhir sejak tangal pelaporan,” tutur Ghufron.

Dengan pencapaian tersebut, Ghufron memaparkan BPJS Kesehatan juga senantiasa berupaya untuk menciptakan inovasi, khususnya dari sisi finansial dan ekosistem digitalisasi sehingga dapat mempercepat peningkatan mutu layanan.

“Di tahun 2022, BPJS Kesehatan masih memiliki berbagai tantangan yang harus diperbaiki, khususnya akses, mutu, efisiensi, ekuitas dan sustainabilitas finansial,” paparnya.

Menurutnya, meski dihadang oleh beragam tantangan, harapannya pemerintah, seluruh pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat bisa terus bersinergi dan berkolaborasi untuk menjawab tantangan dan bersama-sama menjaga penyelenggaraan program JKN yang berkualitas.

“Di masa pandemi Covid-19, BPJS Kesehatan juga telah melakukan transformasi layanan dengan menghadirkan pelayanan secara digital dan pemanfaatan teknologi revolusi industri 4.0 yang bisa diakses peserta kapan saja dan di mana saja, di antaranya antrian online, layanan telekonsultasi hingga Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA),” katanya.

Selain itu, Ghufron turut mengungkapkan BPJS Kesehatan sukses mempertahankan predikat Wajar Tanpa Modifikasi (WTM) untuk laporan keuangan tahun 2021 dari akuntan publik.

“Predikat WTM kedelapan secara berturut-turut diraih sejak BPJS Kesehatan beroperasi tahun 2014, dan predikat ke-30 sejak era PT Askes (Persero),” ujarnya.

Hal ini, jelas Ghufron, menandakan bahwa posisi keuangan BPJS Kesehatan per tanggal 31 Desember 2021 serta kinerja keuangan dan arus kas sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia sesuai dengan audit dari Kantor Akuntan Publik.(***)

Pos terkait