DPRD Provinsi Banten Diduga Muluskan Korupsi Hibah Ponpes

  • Whatsapp

SERANG, BANTENINSIGHT.CO.ID – Komunitas Soedirman 30 (KMS 30) melakukan blokade di depan pintu masuk gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, Jumat (11/6).

Bacaan Lainnya

Aksi protes tersebut dikarenakan KMS 30 menduga kasus korupsi dana hibah Pondok Pesantren (Ponpes) melibatkan DPRD Provinsi Banten.

Koordinator Umum KMS 30 Fikri Maswandi mengatakan kasus korupsi dana hibah Ponpes telah membiak di Lembaga perwakilan Rakyat. Dalam hal Ini Kimisi V DPRD Banten dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banten.

“Peran Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banten dalam memuluskan kebijakan Hibab Pondok Pesantren yang saat ini banyak terjerat kasus korupsi sangatlah besar,” katanya.

Seharusnya hal itu menjadi perhatian khusus bagi Aparat Penegak Hukum (APH) dalam Hal ini, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten. Pasalnya, dalam meloloskan kebijakn tersebut pihak eksekutif Gubernur-wakil Gubernur dan Tim TAPD terlebih dahulu harus meminta persetujuan dari pihak DPRD Banten.

Lanjutnya, mustahil jika DPRD Provinsi Banten tidak mengetahui proses penganggaran kebijakan hibah Ponpes. Terlebih lagi DPRD Provinsi Banten memiliki fungsi budgeting dan controling.

“Kami menduga ada peran besar dari ketua hingga anggota banggar DPRD Banten,” katanya.

Menurutnya, kasus korupsi dana hibah Ponpes dilakukan secara berjemaah, terorganisir, terstruktur dan masif.

“Sebagai masyarakat Banten kami tidak mau marwah para kiyai yang membina para santri di Pondok Pesantren di nodai olah para pejabat bejat yang tak bermoral,” pungkasnya.

Oleh karena itu, pihaknya mendesak Kejati Banten untuk melakukan pemanggilan dan memeriksa Ketua hingga anggota Banggar DPRD Banten.

“Jika hal itu tidak dilakukan berarti kinerja kejati Banten  harus dipertanyakan. Karena perlu diketahui dalam kasus hibah ini, Kejati hanya menangkap dan menyelidiki pejabat-pejabat tingkat rendah bukan pejabat-pejabat perumus kebijakan,” pungkasnya. (Fikram)

Pos terkait