Geruduk Kantor Walikota Serang, Hamas Minta Kejelasan Soal Tukar Guling Lahan

  • Whatsapp

SERANG, BANTENINSIGHT.CO.ID – Himpunan Mahasiswa Serang (HAMAS) melakukan aksi di Kantor Walikota Serang, Rabu (7/4). Aksi tersebut Hamas meminta kejelasan terkait rencana ruislag (tukar guling) aset tanah Barang Milik Daerah (BMD) dengan  PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS).

Bacaan Lainnya

Ketum Hamas Serang M. Busairi Al Bukhori mengatakan lahan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Serang seluas 3,3 hektare berada di pusat jantung ibukota Provinsi Banten Kelurahan Penancangan, Kota Serang dengan lahan milik PT BKKS yang jauh dari pusat kota seluas 4,4 hektare di Kemanisan, Kelurahan Curug, Kota Serang.

Kata dia, berdasarkan penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang disampaikan oleh Pemkot Serang nilai tanah yang akan di ruislag senilai Rp66 Miliar dengan luas tanah  33.440 meter persegi dengan demikian jika dihitung permeter senilai Rp1,9 Juta.

Sedangkan tanah milik PT BKKS yang akan ruislag senilai Rp106 miliar dengan luas tanah 44.291 persegi. Maka jika di hargakan permeter senilai Rp2,4 juta.

“Sangat tidak logis jika harga tanah Pemkot Serang yang berada di lokasi strategis lebih murah dibandingkan dengan tanah milik PT BKKS yang ada  di Kemanisan,” Katanya kepada wartawan saat dijumpai di Depan Kantor Walikota Serang, Rabu (7/4).

Kata dia, harga tanah yang berada disekitar lahan milik Pemkot Serang ditaksir mencapai Rp3 Juta permeter. Sementara harga tanah milik PT BKKS yang berlokasi di Kemanisan, Kelurahan Curug hanya mencapai Rp1,5 Juta permeternya.

“Tentu ini menjadi pertanyaan besar, tanah yang akan di tukar tidak sebanding dengan jumlah nominal berdasarkan hitungan harga permeternya jika ditinjau dari harga rill. Jadi siapa yang di untungkan sebenarnya,” Ujarnya.

Kata dia, tertuang dalam pasal 379 Permendagri No. 19 Tahun 2016 disebutkan bahwa untuk melakukan tukar menukar diperlukan kajian dari beberapa aspek, yakni teknis, ekonomis dan yuridis, serta bukti kepemilikan tanah.

“Tetapi PT BKKS sejauh ini belum bisa menunjukkan bukti  sertifikat kepemilikan tanah. Jika dilihat dari permendagri diatas, jelas ini sudah cacat secara hukum,” Katanya.

Oleh karena itu Hamas meminta Pemkot Serang harus melakukan appraisal ulang, Pemkot Serang dapat membuktikan sertifikat kepemilikan tanah PT BKKS. (Fikram)

Pos terkait