Kejari Pandeglang Didesak Mahasiswa Periksa CV Kenzi One Indonesia

  • Whatsapp
MENDESAK: Puluhan mahasiswa sedang mealkukan ksi mendesak Kejari Pandeglang untuk memeriksa CV Kenzi One Indonesia di Depan Gedung Kejari Pandeglang, Rabu (24/2).

PANDEGLANG, BANTENINSIGHT.CO.ID – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan pemuda Pandeglang (AMP) Kabupaten Pandeglang melakukan aksi di Depan Gedung Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang, Rabu (24/2).

Aksi tersebut mendesak Kejari Pandeglang untuk melakukan pemeriksaan terhadap CV Kenzi One Indonesia. Hal itu dikarenakan perusahaan tersebut memberikan komuditas pangan yang tidak layak konsumsi untuk masyarakat penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

“CV Kenzi One Indonesia sebagai supplier program bantuan pangan telah cacat. Di mana perusahaan ini diketahui menyuplai sejumlah telur busuk bagi masyarakat penerima manfaat program BPNT,” katanya kepada wartawan.

Pihaknya juga mengutuk keras terhadap perusahaan supplier persekutuan CV Kenzi One Indonesia. Oleh karena itu, pihaknya meminta Kejari Pandeglang dapat mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan supplier yang memberikan komuditas pangan yang cacat dan tidak lauak konsumsi.

“Masyarakat kita ini sudah miskin jangan lagi dihisap. Maka dari itu, kami minta Kejari tegas terhadap perusahaan lintah darat yang sudah memanfaatkan masyarakat miskin,” katanya.

Lanjutnya, pemerintah daerah harus berani membersihkan mafia program BPNT. Jangan sampai ada mafia yang bermain pada program bantuan pangan, sehingga masalah pada program BPNT masih saja terus bergejolak.

“Untuk membersihkan mafia bantuan pangan di Pandeglang perlu komitmen bersama pemerintah daerah dengan aparat penegak hukum. Dan pemda juga harus tegas untuk memberikan sanksi,” ujarnya.

Sementara itu, Presidium Jaringan Pemuda Mahasiswa Indonesia (JPMI) Hidayat mengatakan ia mendesak Komisi IV DPRD dan Dinas Sosial Pandeglang untuk melakukan pemanggilan terhadap Direktur CV Kenzi One Indonesia guna memberikan efek jera terhadap perusahaan yang menghisap masyarakat.

“Persoalan yang terjadi harus segera disikapi oleh seluruh pihak terkait. Supplier yang memotong hak masyarakat harus segera diberikan sanksi tegas dan segera dilakukan pemanggilan,” katanya. (Fikram)

Pos terkait