Kejati Banten Panggil Direktur Kepatuhan Bank BJB Jadi Saksi Kasus Kredit Fiktif Rp8,7 M

  • Whatsapp
Foto: Istimewa

SERANG, BANTENINSIGHT.CO.ID – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten memanggil Direktur Kepatuhan Bank BJB Agus Mulyana, Senin (15/3).

Pemanggilan sebagi saksi tersebut untuk meminta keterengan terhadap kasus dugaan kredit fiktif yang dilakukan oleh salah satu Kepala Bank BJB Cabang Tangerang berinisal KA.

Sebelumnya, KA sudah ditahan Kejati Banten karena diduga terjerat kasus pemberian kredit fiktif senilai Rp 8,7 miliar pada tahun 2015 kepada dua perusahaan.

Kasi Penkum Kejati Banten Ivan Siahaan mengatakan, pemanggilan Direktur Kepatuhan Bank BJB tersebut masih berstatus sebagai saksi. Pemanggilan terhadap Agus Mulyana dilakukan untuk mengetahui prosedur internal Bank BJB dalam memberikan kredit kepada nasabah.

“(Terkait) kepatuhan kepala cabang dalam memberikan kredit, aturan kepatuhannya (bagaiamana),” kata Ivan Siahaan saat ditemui Banteninsight diruang kerjanya di Kantor Kejati Banten, Senin (15/3).

Kata dia, dalam pemeriksaan tersebut pihaknya mengulik informasi mengenai aturan internal yang diterapkan oleh Bank BJB dalam memberikan kredit kepada nasabah.

Hal itu, dilakukan untuk mengetahui prosedur-prosedur yang dilewatkan oleh Kacab Bjb dalam pemberiaan kredit.

“Kebanyakan aturan internal mereka (Bank BJB), meminta keterangan prosedur pemeberiaan kredit, kan disitukan kita bisa melihat bahwa ada perbuatan yang salah tidak,” ujarnya.

Lebih labjit dia mengatakan, jika kredit dapat disalurkan tanpa melalui prosedur yang benar berarti ada kongkalikong yang dilakukan oleh mantan Kepala Bank BJB Cabang Tangerang berinisal KA.

“Kerjasama pemufakatan jahat gitukan ada Kerjasama sehingga prosedur yang harus diikuti itu dilewati,” katanya.

Seharusnya tambah dia, sebelum kredit dikicurkan kepada nasabah, da pengecekan terlebih dahuu yang dilakukanoleh Kepala Bank BJB Cabang Tangerang tersebut terkait Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan infomasi kebenaran terkait proyek tersebut.

“Seharusnya dicek terlebih dahulu ada LPSE enggak atau dia tanya dulu informasinya benar tidak proyek tersebut itu ada,” katanya.

“Jadi sebenarnya di Bank BJB tersebut sudah ada tentang pemeriksaan kebenaran proyek itu dulu. Ini kan tidak ada pemeriksaaan dari dia langsung aja dikasihkan,” imbuhnya. (Fikram)

Pos terkait