Kejati Banten Tahan Dua Terduga Kasus Korupsi Studi Kelayakan di Dindikbud Banten

  • Whatsapp

SERANG, BANTENINSIGHT.CO.ID – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten menetapkan dan menahan dua orang tersangka dalam dugaan melakukan tindak pidana korupsi (Tipikor) pembuatan studi kelayakan atau Feasibility Study (FS) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten tahun 2018.

Bacaan Lainnya

Kedua tersangka itu berinisial mantan Sekdis Dindikbud Banten yang pada saat itu menjabat PPK pada proyek tersebut berinisial JK dan FS yang merupakan tenaga honorer Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banten.

Kasi Penkum Kejati Banten Ivan Siahaan mengatakan pada tahun 2018 Dindikbud Provinsi Banten melaksanakan kegiatan pembuatan studi kelayakan untuk pengadaan lahan yang rencananya digunakan untuk pembangunan unit sekolah baru dan juga perluasan sekolah SMAN/SMKN dengan pagu anggaran Rp800 juta.

“Dalam pelaksanaanya kegiatan tersebut diduga tidak pernah dilakukan akan tetapi anggarannya dicairkan (fiktif),” katanya kepada wartawan di Kejati Banten, Senin (27/9).

Modus yang digunakan para tersangka dengan cara melakukan pemecahan paket pekerjaan dengan tujuan untuk menghindari pelelangan.

Selanjutnya, kedua tersangka meminjam beberapa perusahaan (8 perusahaan konsultan) sebagai pihak yang seolah-olah melaksanakan pekerjaan, dengan cara membayar sewa sebesar Rp5 juta kepada pemilik perusahaan.

Kemudian oleh para tersangka membuat kontrak antara perusahaan-perusahaan dimaksud dengan PPK pekerjaan tersebut, bahwa pekerjaan studi kelayakan dimaksud tidak pernah benar-benar dikerjakan oleh perusahaan yang ditunjuk.

Akan tetapi langsung dikerjakan sendiri oleh tersangka AS (honorer) dan melaporkannya kepada tersangka JS selaku ppk. Kemudian setelah itu dilakukan pembayaran atas pekerjaan Jasa Konsultansi Studi Kelayakan (FS) tersebut.

“Adapun kerugian negara yang timbul dari tindak pidana korupsi tersebut sesuai dengan hitungan penyidik adalah total loss/sebesar anggaran yang dicairkan yaitu Rp.697.075.972,00,” ujarnya.

Kajati Banten memberikan atensi lebih dalam pengusutan perkara ini berhubung output kegiatan FS ini sangat menentukan dalam pengambilan keputusan untuk memilih lahan yang benar-benar feasible, sehingga diharapkan pengadaan lahan ke depannya tidak bermasalah baik secara hukum maupun sosial sehingga tidak terulang kembali pengadaan tanah/lahan yang bermasalah seperti contohnya pengadaan Lahan SMKN 7 di Tangerang Selatan. (Fikram)

Pos terkait