Komisi III Tidak Bolehkan Relaksasi Retribusi PGB

  • Whatsapp
Ketua Komisi III DPRD Kota Serang, Tb Ridwan Ahmad. (Foto: Fikram/Banteninsight.co.id)

SERANG, BANTENINSIGHT.CO.ID – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang tidak membolehkan adanya relaksasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang sebelumnya bernama Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebesar Rp15 miliar.

Bacaan Lainnya

Ketua Komisi III DPRD Kota Serang, Tb Ridwan Ahmad mengatakan pihaknya meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Seranguntuk tidak melakukan relaksasi PAD retribusi PBG pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 nanti. Meskipun realisasi PBG pada semester I baru mencapai Rp1,9 miliar atau 9 persen.

“Tidak boleh adanya relaksasi pendapatan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi PBG pada perubahan APBD 2021. Kami akan tolak kalau nanti di perubahan minta pengurangan (target-red), meskipun memang persemester 1 baru mencapai 9 persen atau Rp1,8 miliar,” katanya saat dijumpai di Gedung DPRD Kota Serang, Kamis (16/9).

ia juga menekankan agar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk terus melakukan pemungutan retribusi PBG sebelum kewenangan pemungutan retribusi dipindahkan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR).

“Kami ingin mereka berupaya dulu agar maksimal, jangan menyerah dulu, masih ada 4 bulan lagi,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menagatakan agar pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Perda Nomor 13 tahun 2011 tentang retribusi daerah dapat disahkan meskipun ada beberapa tahapan yang harus dilalui sesuai dengan peraturan.

“Tapi ini dalam rangka mendesar untuk segera dibahas dan disahkan, kalau bisa tidak lebih dari tiga minggu pembahasan di DPRD,” ujarnya.

Kendati demikian sebelum DPMPTSP melakukan pemungutan retribusi. Kata dia, Walikota Serang harus melakukan Diskresi setta pihaknya juga mendukung adanya Diskresi itu.

“Diskresi ini diperbolehkan menurut undang-undang, hanya sampai saat ini pak Walikota masih menunggu surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri RI),” ujarnya.

Menurutnya penekanan tersebut dilakukan agar Pemkot Serang tidak kehilangan potensi retribusi PBG sebesar Rp13 miliar. Kata dia, retribusi PBG merupakan salah satu PAD yang menjadi primadona karena sekitar 50 persen pendapatan retribusi dihasilkan dari sektor IMB tersebut.

Ia juga menjelaskan jika nanti adanya relaksasi tentunya akan mempengaruhi efesiensi belanja atau melakukan penutupan anggaran belanja melalui sektor lain.

“Jadi kalaupun nanti di perubahan direview maka tidak boleh ada pengurangan,” ungkapnya. (Fikram)

Pos terkait