Kongkalikong PUPR Banten, Ada PL Bernilai Miliaran Rupiah

  • Whatsapp
ORASI: Koordinator Lapangan PW Serikat Mahasiswa muslim Indonesia Banten Rido Kung Law Rifaldi sedang melakukan orasi di depan KP3B Provinsi Banten, Selasa (23/2).

SERANG, BANTENINSIGHT.CO.ID – PW Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia Banten melakukan aksi di Depan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Selasa (23/2).

Bacaan Lainnya

Aksi tersebut bertujuan untuk mendesak institusi Polda Banten segera usut tuntas aktor intelektual akibat kelalaian sehingga tayangnya paket lelang pembangunan jalan Palima Baros Rp169 miliar.

Koordinator Lapangan PW Serikat Mahasiswa muslim Indonesia Banten Rido Kung Law Rifaldi mengatakan pihaknya mengendus adanya kongkalikong antara Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Banten dengan para pengusaha. Dikarenakan adanya paket lelang pembangunan jalan Palima Baros senilai Rp169 miliyar dengan metode lalang di PL kan (Penunjukan Langsung).

Menurutnya untuk proyek yang menelan anggaran hingga ratusan miliar tersebut seharusnya menggunakan metode lelang bukan penunjukan langsung seperti yang dilakukan oleh PUPR Banten.

Lanjutnya, penunjukan langsung tersebut merupakan tanggung jawab dari kepala dinas PUPR Provinsi Banten dan Biro Barang dan Jasa (BARJAS) Provinsi Banten.

“Ini jelas-jelas bertentangan dengan Permen PU nomor 14 tahun 2020. Berarti ada permainan disini,” ujarnya kepada wartawan.

Dalam aksi tersebut pihaknya juga meminta Gubernur Banten Wahidin Halim segera memecat kapala dinas PUPR provinsi Banten karena patut diduga untuk paket lelang pembangunan ruas jalan di banten diduga sudah dikondisikan yang mengarahkan kepada sejumlah PT-PT di BUMN, yang diantaranya: pembangunan jalan Banten lama –Tonjong senilai Rp110 M.

Lanjutnya, pembangunan jalan Cipanas–Warung Banten Lebak senilai Rp160 M, pembangunan jalan Palima Baros senilai Rp169 M, pembangunan jembatan Bogeg –Serang senilai Rp205 M, pembangunan jalan Boru-Cikeusal senilai 303 M, akses tol Serang–Panimbang, pembangunan jalan Palima Pakupatan senilai Rp229 M.

“Kami mendesak Biro Barang dan Jasa menjaga netralitas dan independensi dari tekanan konflik kepentingan baik eksternal maupun internal sebagai pokja (kelompok kerja) di ULP yang melelangkan paket paket tersebut,” ujarnya.

Ia juga mengatakan agar aparat penegak hukum (Kejasaan dan Kepolisian) Bersama unsur pimpinan Gubernur Banten, BPK, BPK RI untuk segera mengkroschek informasi yang mengakibatkan terjadinya kegaduhan di dinas PUPR Provinsi Banten.

“Mendesak kepada institusi KPK RI segera turun ke kebanten untuk mengambil langkah langkah kongkrit akibat patut diduga adanya indikasi kongkalikong antara petinggi di PUPR dengan pihak pihak BUMN untuk pemenangan lelang di paket tersebut,” pungkasnya. (Fikram)

Pos terkait