Kunjungan Komisi III DPR RI, Kajati Sampaikan Soal Penanganan Jaksa Nakal

  • Whatsapp

SERANG, BANTENINSIGHT. CO. ID – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan ke Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten, Selasa (21/12).

Bacaan Lainnya

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten Reda Manthovani mengatakan dalam kunjungan itu Komisi III DPR RI mempertanyakan soal penanganan Jaksa nakal.

Kata dia, persoalan Jaksa nakal pihaknya akan melakukan bimbingan dan pembinaan terhadap Jaksa nakal.

“Ada pertanyaan yang menarik, bagaimana cara Kejaksaan tinggi Banten mendeteksi mengidentifikasi jaksa-jaksa nakal,” Katanya kepada wartawan usai menerima kunjungan Komisi III DPR RI di Kejati Banten, Selasa (21/12).

Kata dia, dalam penanganan Jaksa nakal pihaknya sudah ada mekanisme kerjasama dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Apip) Provinsi, Kabupaten dan Kota.

“Kami sudah ada mekanisme kerjasama dengan APIP Provinsi, Kabupaten dan Kota,” Ujarnya.

Kata dia, beberapa waktu yang lalu pihaknya mendapatkan informasi adanya Jaksa nakal dari APIP. Lanjutnya, Jaksa nakal itu langsung dibina dan digeser.

Langkah tersebut diambil agar tidak terjadi ketidak kondusifpan dan menghindari kegaduhan. Setelah itu, pihaknya akan melakukan pemeriksaan terhadap Jaksa yang nakal. Kata dia, Jaksa yang nakal perlu mendapatkan bimbingan dan binaan.

“Langkah pertama supaya tidak terjadi ketidak kondusifpan supaya tidak gadu kita geser dulu baru kita lakukan pemeriksaan,” tuturnya.

Ia juga mengatakan terkait anggaran Kejati Banten terbatas yang berakibat terhadap penanganan perkara. Hal itu, dikarenakan dalam penanganan perkara harus dikaitkan dengan anggaran yang ada.

“Masalah penganggaran yang masih terbatas sehingga penanganan perkara harus dikaitkan dengan anggaran yang ada,” tuturnya.

Lanjutnya, ia juga menyampaikan terkait kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kejati Banten karena banyak pegawai Kejati Banten yang pindah.

“Banyak tenaga SDM disini yang banyak pindah sehingga disini perlu di suport,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, Komisi III mempertanyakan terkait kesiapan Kejati Banten terhadap UU Kejaksaan yang direvisi tentang Kejaksaan diharuskan memberikan fasilitas kesehatan yusdisial.

“Masalah penganggaran yang dikaitkan dengan UU revisi Kejaksaan yang baru bagaimana kesiapannya Terutama Kejaksaan tinggi Banten,” Ujarnya.

Kata dia, pihaknya meminta dukungan dari Komisi III DPR RI terkait rencana pembangunan Rumah Sakit adhyaksa tipe A di Kabupaten Serang.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa mengatakan pihaknya menampung aspirasi tentang keluh kesa dari Kejati Banten.

“Apakah anggarannya cukup, ada persoalan apa agar kami bisa memahami dan mengetahui,” Ujarnya.

Kata dia, aspirasi dari Kejati Banten itu nantinya akan disampaikan ke legislatif dan eksekutif tinggal pusat. ***

Pos terkait