Kyai Matin: FSPP dan Gubernur Harus Diperiksa Terkait Dana Hibah Ponpes

  • Whatsapp
Foto: Istimewa

SERANG, BANTENINSIGHT.CO.ID – Tokoh masyarakat Kota Serang Kyai Matin Syarkowi mengatakan Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) dan Gubernur Banten Wahidin Halim harus diperiksa terkait kasus korupsi dana hibah Pondok Pesantren (Ponpes) sebesar Rp117 Miiar tahun 2019.

Bacaan Lainnya

Hal itu dikarenakan Pemprov Banten menggandeng FSPP dalam menyalurkan dana hibah Ponpes yang dinilai tidak terbuka karena klaim yang dilakukan seolah-olah seluruh pesantren di Banten dibawah koordinasi mitra itu.

Oleh karena itu menurutnya mudah untuk mengusut siapa yang bertanggungjawab terhadap kasus korupsi ini dengan mengajukan pertanyaannya siapa yang bertanggungjawab terhadap data data Ponpes dan siapa yang memverifikasinya.

Lanjutnya, siapa yang membangun sistem pemberian danah hibah itu. Kata dia, jangankan pesantren fiktif, pesantren baru saja seharusnya belum boleh karena pesantren yang sudah berjalan sekian tahun biasanya yang boleh menerima.

Ia juga mempertanyakan siapa yang melakukan perubahan data dan mitra yang menampung data dan dana hibah. Kata dia, kemungkinan hal itu dilakukan oleh FSPP.

Lanjutnya, diingat selain ada bantuan dana hibah untuk pesantren ada dana bantuan untuk organisasi yang diterima oleh FSPP, kabarnya sebesar 500 juta.

“Jadi apapun dalih pemotongan ke pesantren merupakan suatu pembodohan karena FSPP sudah mendapatkan bantuan operasional untuk melakukan pendataan pesantren. Orang-orang yang melakukan kesalahan dilapangn sudah pasti diperiksa, seperti yang sudah menjadi tersangka saat ini tetapi perlu diingat bahwa korupsi pasti tidak dilakukan secara sendiri-sendiri, tetapi sistematis,” katanya melalui pesan whatsapp, Minggu (9/5).

“Oleh karena itu FSPP dan Gubernur harus diperiksa juga, diselidiki apakah terlibat atau tidak, baik secara langsung atau tidak langsung, apakah terjadi karena kelalaian atau kesengajaan,” ujarnya.

Lanjutnya, peru diketahui FSPP tidak jelas dalam melakukan pembinaan terhadap pesantren. Ia menduga pembinaan yang dilakukan oleh FSSP hanya untuk keperluan dana hibah.

“Bayangkan prosopal, akte notaris dan laporan diduga dibuatkan secara kolektif. Ini namanya pembodohan, oleh karena itu dalam konteks ini FSPP harus bertanggungjawab, bukan berarti ini tuduhan adanya korupsi oleh FSPP, tetapi dengan adanya kasus ini FSPP jangan lepas tanggungjawab,” katanya.

“Siapa yang bertanggungjawab terhadap regulasi, data dan rekomendasi? Artinya Gubernur dan FSPP harus diperiksa. Kedepan, hal seperti harus disudahi. Pesantren jangan dijadikan sarang penyamun,” pungkasnya. (Fikram)

Pos terkait