Mulai Tahun Depan, DJP terapkan NIK sebagai NPWP dan Sistem Inti Administrasi Perpajakan

  • Whatsapp
Ilustrasi NPWP dan KTP. (FOTO: Nina Hardiana/ BANTENINSIGHT.CO.ID)

JAKARTA, BANTENINSIGHT.CO.ID – Mulai tahun depan, Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan sistem inti administrasi perpajakan (Coretax system) di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diterapkan.

Pemanfaatan NIK sebagai NPWP akan semakin memudahkan masyarakat
dalam melakukan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya, serta membuat DJP memperoleh basis data perpajakan yang luas dan akurat.

Bacaan Lainnya

“Kalau sebelumnya harus repot memiliki dua kartu identitas, nanti cukup satu, KTP (Kartu Tanda Penduduk) saja. Tidak perlu repot mendaftar NPWP lagi,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Neilmaldrin Noor pada Kamis (9/6/2022).

Menurutnya, penggunaan NIK sebagai NPWP tidak lantas membuat semua yang ber-NIK harus membayar pajak.

“Pemilik NIK yang wajib membayar pajak adalah yang NIK-nya sudah diaktivasi, dimana pemilik NIK sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif, yaitu sudah berusia 18 tahun dan memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yaitu 54 juta rupiah setahun untuk status belum menikah dan tidak ada tanggungan (TK/0) atau omzet di atas Rp500 juta setahun khusus untuk wajib pajak orang pribadi usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM),” kata Neil.

Selanjutnya, Neil memaparkan penguatan integrasi data antara DJP dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang dilakukan berdasarkan adendum perjanjian kerja sama dengan Ditjen Dukcapil pada Kamis (19/5/2022) lalu, untuk saat ini dilanjutkan persiapan regulasi dan infrastruktur pendukungnya hingga direncanakan siap diterapkan di tahun 2023.

“Nantinya, untuk masyarakat yang belum memiliki NPWP, ketika mendaftarkan diri langsung diarahkan menggunakan NIK” tutur Neil.

“Sedangkan masyarakat yang saat ini sudah memiliki NPWP, secara bertahap akan diberikan pemberitahuan bahwa nomor identitas perpajakannya diganti dengan menggunakan NIK” tambah Neil.

Pada intinya tidak ada proses tertentu yang perlu dilakukan oleh masyarakat terkait integrasi NIK dan NPWP ini.

“Aturan teknis terkait penerapan ketentuan tersebut akan segera diterbitkan,” ujar Neil.(*)

Pos terkait