Pemerintah melalui DJP Apresiasi Putusan Penolakan Uji Materiil UU HPP

  • Whatsapp
Ilustrasi putusan hakim. (FOTO: FREEPIK)

JAKARTA, BANTENINSIGHT.CO.ID – Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penolakan perkara uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)  di Gedung MK, Jakarta pada hari ini, Kamis (7/7/2022).

Perkara yang terdaftar dengan nomor 19/PUU-XX/2022 oleh pemohon seorang wiraswasta bernama Priyanto itu, oleh Mahkamah diputus tidak dapat diterima dan ditolak untuk selain dan selebihnya.

Bacaan Lainnya

“Pemerintah sependapat dengan putusan tersebut. Putusan tersebut sangat benar dan adil karena UU HPP diwujudkan berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila untuk mewujudkan masyarakat Indonesia adil, makmur, dan sejahtera, tidak mungkin bertentangan apalagi menghilangkan hak-hak yang dijamin UUD 1945,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Neilmaldrin Noor, dalam keterangan tertulis.

Lebih lengkap dalam putusan itu, papar Neil, pertimbangan majelis menolak permohonan uji materiil UU HPP menurut hakim, (karena) pemohon tidak menyampaikan argumentasi tentang pertentangan antara pasal-pasal yang dimohonkan pengujian dengan pasal-pasal UUD 1945 yang menjadi dasar pengujian.

“Kemudian, pemohon tidak mampu menguraikan kerugian konstitusional yang dialami atas berlakunya pasal-pasal pada klaster UU HPP yang diperkarakan, meliputi klaster PPN, PPh, Program Pengungkapan Sukarela, Pajak Karbon, dan Cuka,” jelasnya.

Neil menjelaskan, hakim juga tidak memahami alasan permohonan pemohon jika dikaitkan dengan petitum, sehingga permohonan pemohon menjadi tidak jelas atau kabur.

“Terkait tidak dilibatkannya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai pelaksanaan UU HPP yang juga diujikan oleh Priyanto, hakim menilai hal tersebut bukan kewenangan DPD sesuai Pasal 22 UUD 1945,” tambahnya.

Namun, ujar Neil, Mahkamah menegaskan DPD tetap dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU HPP dan menyampaikannya kepada Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) sesuai kewenangannya.

“Selain itu, hingga dibacakan putusan ini, MK tidak meminta keterangan pemerintah dan DPR atas perkara ini karena merasa telah cukup jelas untuk memutus perkara,” tutup Neil.(*)

Pos terkait