Pengelolaan Banten Lama Semraut, Kejati Panggil Pengurus Kenadziran dan Perkim Banten

  • Whatsapp

SERANG, BANTENINSIGHT. CO.ID – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten melakukan pemanggilan pengurus Kenadziran dan Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi
Banten dengan tujuan pembentukan kelembagaan dalam pengelolaan kawasan Banten Lama.

Bacaan Lainnya

Hal itu, dikarenakan selama ini banyaknya masyarakat mengeluh terkait kesemrawutan pengelolaan di kawasan Banten Lama.

Oleh karena itu Kejati Banten mengajak pengurus kenadziran dan Pemprov Banten dalam hal ini Perkim Provinsi Banten untuk bersama-sama memperbaiki pengelolaan kawasan wisata ziarah serta kenyamanan pengunjung.

Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Reda Manthovani mengatakan kawasan Banten Lama yang memiliki nilai relegi dan historis peradaban masyarakat Banten dibuktikan dengan adanya situs
rumah ibadah yang saling berdampingan yaitu Masjid
Agung dan Vihara Avalokitesvara dalam satu kawasan.

“Untuk itu, perlu adanya pembentukan
kelembagaan dalam pengelolaan kawasan Banten
Lama yang merupakan land mark Provinsi Banten, agar dapat terkelola dengan baik,” kata Kejati Banten dalam rapat persiapan pembentukan kelembagaan pengelola Kawasan Banten Lama di aula Kejati Banten, Rabu (1/9).

Ia juga mengatakan pihaknya mendapatkan informasi dan temuan di Kawasan Banten Lama masih diperlukan pembenahan, penertiban parkir dan Pedagang Kaki Lima (PKL). Dengan tujuan untuk pelayanan kepada masyarakat dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

“Dari hasil pengamatan kami, disana juga terdapat potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pelayanan publik pada kawasan Banten Lama,” Ujarnya.

Oleh karena itu, perlu adanya pembentukan Unit Kerja atau Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), agar dapat menggali sumber PAD dari kawasan Banten Lama.

“Untuk itu, pengelolaan Kawasan Banten Lama
sebagai warisan sejarah, sekaligus destinasi
wisata religi, dan budaya membutuhkan kontribusi pemikiran serta dukungan dari segenap pemangku
kepentingan dalam mempersiapkan kelembagaan
pengelolaan kawasan Banten Lama ini,” Katanya.

Sementara itu, Plt Kepala Perkim Provinsi
Banten M Rachmat Rogianto mengatakan di Kawasan Banten Lama memiliki banyak persoalan parkir, PKL serta pengunjung yang tidak tertib membuang sampah dan pelanggaran protokol kesehatan dimasa pandemi.

Kata dia, sejak tahun 2018 pihaknya mendata setidaknya ada 800 pedagang di Kawasan Banten Lama yang akan ditempatkan dan dikelola dalam satu tempat.

“Belum dapat direalisasikan sehingga memaksakan jualan bertempat secara acak, sehingga terkadang berpotensi membuat suasana terlihat kumuh. Kemudian belum terpenuhinya kantong parkir sehingga pada saat momen sibuk terjadi kemacetan,” katanya.

Oleh karena itu, pihaknya mendukung Kejati Banten yang ikut turun tangan, menyelesaikan persoalan tersebut. Meski diakuinya persoalan PKL dan parkir merupakan persoalan klasik.

“Kami mendukung, untuk segera dibentuk suatu kelembagaan yang khusus, untuk menangani Kawasan Banten Lama untuk mengatasi permasalahan dan memajukan kawasan Banten Lama,” Tuturnya.

Dalam kegiatan itu turut hadir, Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Banten Adhyaksa Darma Yuliano, Kadis PUPR Provinsi Banten M. Rachmat Rogianto, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tri Nurtopo, serta beberapa perwakilan dari Dinas Pariwisata Provinsi Banten.

Kemudian, Inspektur Provinsi Banten, Kapolres Serang, Koramil Kasemen, Polsek Kasemen, serta Lembaga Pemangku Adat Kesultanan Banten, dan Dewan Pembinaan Kenaziran Kesultanan Maulana Hasanuddin Banten. (Fikram)

Pos terkait