Penolakan Biaya Kuliah Murah APTISI Tuai Kecaman Mahasiswa

  • Whatsapp
Seketaris Umum HMI MPO Cabang Serang, Muhammad Izqi Kahfi (Foto/HMI MPO Cabang Serang For Banteninsight.co.id)

SERANG, BANTENINSIGHT.CO.ID – Penolakan yang dilakukan oleh Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah Banten terhadap biaya kuliah murah yang ditawarkan oleh Universitas Pamulang (Unpam) menuai kecaman dari mahasiswa.

Bacaan Lainnya

Seketaris Umum HMI MPO Cabang Serang, Muhammad Izqi Kahfi mengatakan berdasarkan data yang dimiliki oleh pihaknya Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) Provinsi Banten mengalami penurunan.

Kata dia, tahun 2018 APK PT Banten mencapai 33,40 persen. Sementara tahun 2019 turun menjadi 33,22 persen angka tersebut juga turun ditahun 2020 menjadi 33,07 persen.

Lanjutnya, kemungkinan turunya APK PT Provinsi Banten hanya sedikit. Hal itu dikarenakan kurang meratanya perguruan tinggi yang ada di Provinsi Banten yang diakibatkan biaya kuliah yang tinggi.

“kami meyakini bahwa mahalnya biaya pendidikan tinggi menjadi salah satu faktor anjloknya APK PT di Provinsi Banten. Dengan kehadiran Unpam, tentu diharapkan mampu mendongkrak APK PT di Provinsi Banten,” katanya melalui pesan singkat, Selasa (16/3).

Ia juga mengatakaan adanya kekhawatiran dari PTS Provinsi Banten dengan kehadirian Unpam pihaknya dapat memaklumi hal tersebut. Akan tetapi kata dia, jangan sampai hal tersebut menjadikan masyarakat kehilangan kesempatan untuk melanjutkan Pendidikan di perguruan tinggi.

Menurutnya, masyarakat memiliki penilaian dan keinginan tersediri dalam memilih perguruan tinggi dalam hal ini biayah tidak dapat dijadikan sebagai tolak ukur.

“Tapi bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi, Unpam dan PTS lainnya yang menawarkan biaya terjangkau, membuka peluang tersendiri untuk mereka dapat mengenyam pendidikan tinggi,” katanya.

Lanjutnya, mendapatkan pendidikan merupakan hak Asasi bagi seluruh masyarakat Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Oleh karena itu, ia meminta kepada Walikota Serang, Syafrudin agar tidak terlibat dalam lingkaran konflik kepentingan pihak yang dikatakannya sebagai pebisnis pendidikan.

Akan tetapi kata dia, jika Walikota Serang tetap ingin terlibat dalam hal ini, ia menyarankan agar Pemkot Serang menyediakan beasiswa perguruan tinggi daripada terlibat dalam konflik tersebut.

“Meminta kepada Walikota Serang agar tidak terlibat dalam upaya mempersempit keteraksesan pendidikan tinggi, dan tetap berkomitmen dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Serang. Jika memungkinkan, siapkan anggaran beasiswa perguruan tinggi bagi masyarakat Kota Serang,” tutupnya. (Fikram)

Pos terkait