Tidak Penuhi Syarat Transisi IMB Jadi PBG, Pemkot Serang Bakal Merugi Miliar Rupiah

  • Whatsapp

SERANG, BANTENINSIGHT.CO.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang bakal merugi milliaran rupiah dikarenakan tidak memenuhi syarat transisi perubahan kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Bacaan Lainnya

Pasalnya Pemkot Serang tidak bisa memungut potensi retribusi PBG sebesar Rp13 miliar ditahun 2021 karena belum memenuhi syarat perubahan peraturan yang diatur dalam Pemerintah Pusat melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang TB Ridwan Ahmad mengatakan retribusi PBG merupakan retribusi primadona. Akan tetapi pendapatan retribusi PBG pada semester I hanya mencapai 9 persen atau Rp1,8 miliar dari target Rp15 miliar.

“Jadi ada masa transisi dan gak bisa dipungut, dari Rp15 miliar berpotensi kehilangan retribusi Rp13 miliar,” katanya kepada wartawan, usai rapat di ruang Aspirasi DPRD Kota Serang, Kamis (9/9).

Menurutnya retribusi yang bernilai fantastis itu tidak dapat dipungut disebabkan beberpa hal salah satunya tidak adanya Peraturan Daerah (Perda).

Oleh karena itu pihaknya akan memberikan nota dinas kepada ketua DPRD Kota Serang agar menyurati Walikota Serang agar dapat menyampaikan perubahan Perda retribusi dalam rapat paripurna pada jadwal 20 Agustus 2021 nanti.

Kendati demikian Perda itu tidak dapat dijalankan karena belum terbentuknya tim profesional ahli (TPA), dan tim profesional teknis (TPT) yang bertugas untuk memeriksa kontruksi bangunan dan lainnya.

“Hasil dari kesepakatan ini maka, maksimal 2 pekan terhitung hari ini DPUTR harus sudah membentuk tim itu,” Ujarnya.

Selain itu, menurutnya DPUTR Kota Serang bingung menghadapi perubahan kebijakan tersebut yang mana hingga saat ini DPUTR masih mengkaji perubahan tersebut. Sementara itu daerah lain sudah menjalankan perubahan kebijakan dan sudah bisa memungut retribusi tersebut.

“Loh bagaimana daerah lain sudah menjalani kita masih mempelajari, sedangkan potensi losnya di depan Rp13 miliar,” Ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Achmad Mujimi mengatakan pihaknya kehilangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari PBG yang diakibatkan kebijakan baru tersebut.

“Kami juga sudah merasa kehilangan pelayanan retribusi, karena kami tidak diperbolehkan untuk menarik retribusi sebelum ada Perda-nya,” katanya.

Oleh karena itu, pihaknya bersama Komisi III DPRD Kota Serang bertujuan memastikan kelanjutan PBG sebagai salah satu sumber PAD. Serta, mencari solusi agar realiasi PAD bisa mencapai target.

“Kami simpulkan bahwa kami sudah tidak bisa memungut lagi. Karena menunggu ada kebijakan dari kementerian dalam negeri (Kemendagri),” terangnya.

Lanjutnya, pihaknya berharap ada diskresi dari Kemendagri. Karena tanpa adanya kebijakan diskresi dari Pemerintah Pusat pihaknya tidak bisa memungut retribusi. (Fikram)

Pos terkait