Tuntut Kenaikan Gaji Guru Honor Mahasiswa Demo saat Rapat Paripurna DPRD Kota Serang

  • Whatsapp

SERANG, BANTENINSIGHT.CO.ID – Mahasiswa HMI MPO Cabang Serang melakukan aksi bentang baliho saat sidang paripurna DPRD Kota Serang dengan agenda persetujuan Rancangan APBD 2022 dan Propemperda 2022, Senin (22/11).

Para mahasiswa membentangkan spanduk bertuliskan ‘Naikkan honor guru non PNS di Kota Serang’ di tribun kiri ruang rapat Paripurna DPRD Kota Serang.

Aksi bentang baliho itu tidak berlangsung lama para mahasiswa diamankan oleh Pamdal DPRD Kota Serang.

Adanya aksi dari mahasiswa sidang paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua II, Roni Alfanto, diskorsing sesaat untuk mengondusifkan ruang rapat paripurna tersebut, hingga akhirnya sidang pun kembali dimulai hingga usai.

Walikota Serang Syafrudin menanggapi aksi mahasiswa itu ia menjelaskan bahwa gaji guru honorer bagi guru non PNS bukan berasal dari Pemkot Serang. Akan tetapi, berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Honor guru itu bukan Rp200 ribu. Itu kebijakan dari pemerintah daerah. Honor guru itu ada dari BOS,” ujar Syafrudin di ruang rapat Paripurna DPRD Kota Serang, Senin (22/11).

Lanjutnya, besaran gaji guru honorer diberikan sesuai perhitungan jam mengajar. Kata dia, dalam satu jam mengajar guru honorer dibayar Rp25 ribu.

“Jadi Rp25 ribu per jam. Jadi tergantung gurunya, sebulan itu ada yang Rp2 juta, ada yang Rp1,5 juta. Yang Rp200 ribu itu hanya tambahan saja dari pemerintah, jangan lihat Rp200 ribu-nya,” tuturnya.

Lanjutnya, jumlah gaji honorer di Kota Serang lebih dari Rp1 juta perbulan. Kata dia, jumlah tersebut lebih sejahtera dibandingkan dengan guru non PNS di daerah lainnya.

“Tanya aja kabupaten kota lain. Guru honor di Kota Cilegon itu Rp1 juta, berarti kalah dari kita. Di kita itu Rp2 juta lebih, adanya di BOS. Dana BOS itu dari pemerintah daerah, dari APBD,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Roni Alfanto, mengatakan bahwa pihaknya selaku DPRD akan selalu menerima segala aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Akan tetapi, ia menilai aksi bentang spanduk pada saat sidang Paripurna kurang tepat.

“Tentunya ada tata caranya yah dalam menyampaikan aspirasi. Kalau tadi kan tanpa izin dan memang tempatnya tidak pas. Karena rapat paripurna kan diatur dalam aturan kami, harus tertib dan kondusif,” ujarnya.

Sedangkan mengenai tuntutan kenaikan honor guru non PNS, ia menuturkan bahwa hal itu merupakan insentif yang diberikan oleh pemerintah sebagai penghargaan. Untuk tahun ini, honor tersebut akan ditingkatkan menjadi Rp250 ribu.

“Kota Serang tahun kemarin menganggarkan sebesar Rp200 ribu. Tapi untuk tahun ini, telah dianggarkan menjadi Rp250 ribu. Itu insentif yah, kalau honor itu dari dana BOS,” tandasnya. ***

Pos terkait