Warga Banten dan Jakarta Dipaksa Sedot Polusi PLTU Suralaya

  • Whatsapp

CILEGON, BANTENINSIGHT.CO.ID – Sejumlah aktivis WALHI Jakarta dan Pena Masyarakat (Banten) melakukan aksi simpatik di Kota Cilegon, Rabu (28/4). Aksi tersebut dikarenakan dibeberapa titik wilayah di Provinsi Banten dan Jakarta menunjukan kualitas udara yang tidak baik.

Bacaan Lainnya

Direktur Pena Masyarakat Banten, Mad Haer (Aeng) mengatakan polusi udara tersebut berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya yang berada di Kota Baja itu.

Menurutnya Pemerintah Kota (Pemkot) Ciegon tidak melakukan inventarisasi emisi secara baik, ini terlihat dari alat pemantauan kualitas udara di Cilegon tidak optimal, bahkan beberapa alat seringkali terlihat tidak beroperasi yang mengakibatkan warga Provinsi Banten dan Jakarta terpaksa menyedot polusi udara tersebut.

“Patut diduga Pemkot menutup-nutupi kondisi nyata kualitas udara di Cilegon. Padahal keluhan masyarakat terhadap kondisi lingkungan hidup di kota ini cukup tinggi, dan kami menduga kuat pencemaran udara di Cilegon tertinggi berasal dari Pembakit Listrik Tenaga Uap (PLTU),” katanya kepada wartawan, Rabu (28/4).

Beberapa waktu lalu sempat terjadi semburan debu dari cerobong asap PLTU Suralaya, adanya kegagalan teknologi yang terjadi saat itu sehingga menyebabkan keluarnya flying Ash, hujan debu hasil pembakaran batu bara dari cerobong asap Unit I PLTU Suralaya, dan menyebabkan hembusan udara kencang melebihi batas ESP.

Kajian “Racun Debu di Tanah Jawara” yang dilakukan oleh Trend Asia, Pena Masyarakat, dan WALHI Jakarta (2019) menunjukan paparan pencemaran udara di Kota Cilegon sangat tinggi, pada tahun 2017 saja kunjungan pasien Inspeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di Bojonegara (wilayah yang berdampingan langsung dengan PLTU Suralaya) mencapai 1.274 orang, dan bahkan dilaporkan pada bulan Juli 2017 sebanyak 15.039 balita kota cilegon mengalami batuk-batuk atau kesukaran bernafas, yang merupakan indikasi awal ISPA. Ancaman ini akan diperparah jika proses pembangunan PLTU baru (PLTU Jawa 9 & 10).

Sementara itu, Direktur Eksekutif WALHI DKI Jakarta Tubagus Soleh Ahmadi mengungkapkan bahwa keberadan PLTU di Banten menyebabkan pencemaran udara terjadi secara “laten”.

“Kita semua tidak bisa memilih untuk menghirup udara yang baik, melainkan dipaksa untuk menghirup udara buruk, dan ini adalah sebuah kejahatan ekologis,” katanya.

Melihat karakteristik Banten yang rentan terhadap bencana, tidak seharusnya provinsi ini terdapat infrastruktur energi berbasiskan industri, terlebih lagi menggunakan energi kotor batubara (PLTU).

Membangun PLTU bukanlah investasi, melainkan menghadirkan bencana ke tengah masyarakat, dan bahkan lebih cepat. Untuk itu proses pembangunan PLTU baru harus segera dibatalkan, jika tidak Banten akan berada pada keadaan multi krisis ekologis dan multi krisis rawan bencana. (*/Fikram)

Pos terkait